Hibah F-16 Dijadwalkan Akan Diterima Akhir Tahun 2011

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya TNI Erris Herryanto mengatakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) saat ini belum mengirim tim ke Amerika Serikat untuk mengecek kondisi pesawat tempur F-16 yang akan di hibahkan AS.

Rencananya, hibah F-16 akan dilakukan pada akhir tahun 2011 ini kepada Pemerintah Indonesia. “Tim belum dikirim, sekarang ini masih proses administrasi,” kata Marsekal Madya TNI Erris Herryanto saat dihubungi Jurnal Nasional, Kamis (12/5).

Erris menjelaskan, secara resmi hingga saat ini tim belum terbentuk. Sedangkan, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau), Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro mengatakan TNI AU akan membentuk tim penilai kondisi pesawat tempur tersebut. “Tim akan dibentuk dalam waktu dekat, kemudian berangkat (ke AS) melihat kondisi pesawat,” kata Bambang Samoedro.

Pada kesempatan itu, Bambang belum menyebutkan siapa saja yang masuk dalam tim tersebut. Menurut Bambang, semua kondisi pesawat tersebut dalam kondisi baik.

Pesawat F-16 Lama Akan di Upgrade

Sementara itu Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kamis (12/5) mengatakan hibah pesawat F-16 dari Pemerintah AS akan menimbulkan effect deterrence (efek penangkal).


Pesawat tempur F-16 yang di cadangkan USAF di Tucson-Arizona

“Hasil kajian TNI AU memang akan menimbulkan effect deterrence. Mengapa demikian, meskipun hibah tapi tipenya dan sistem persenjataannya lebih tinggi dari F-16 yang dimiliki sekarang,” kata Panglima TNI.

Panglima menjelaskan, F-16 yang kita miliki sekarang akan di up-grade sama dengan yang dihibahkan. Dengan demikian, lanjut Panglima TNI, dari segi jumlah dan kemampuan akan menimbulkan effect deterrence yang lebih baik daripada hanya membeli satu yang baru dengan jumlah uang yang sama.

Sumber : JURNAS

 

F16 ANG yang akan dihibahkan ke TNI AU

Deretan F-16 Fighting Falcons USAF. (Foto: USAF/ Tech. Sgt. Michael R. Holzworth)


F-16 yang digunakan oleh Air National Guard, Amerika (photo : Wiki)

Surplus F-16A/B USAF ditawarkan ke Indonesia. (Foto: USAF)

TNI Butuh Pesawat Tempur Sergap dan Peluru Kendali

F-16C Block 52, Indonesia berencana membeli sejumlah F-16 C/D guna melengkapi skuadron yang sudah ada serta mengupgrade F-16 A/B yang dimiliki. (Foto: F-16.net)
 

Laporan dari AS Regenerasi F16 Bisa Dilakukan di Indonesia Endang Isnaini Saptorini - detikNews

Endang Isnaini Saptorini - detikNews

Pesawat F-16 milik Air National Guard Amerika (photo : F16net)

F-16 yang digunakan oleh Air National Guard, Amerika (photo : Wiki)

 

F-16 TNI AU,


F16 TNI AU 

Jakarta - Selasa 10 Mei 2011, rombongan Komisi I bertemu dengan Industri Pertahanan AS. Pertemuan yang dikoordinasikan oleh Cohen Group. Pertemuan ini dihadiri oleh lima pelaku industri pertahanan di AS, seperti produsen Boeing (Stenley Roth ), Northrop Grumman (Bill Ennis/John Brooks), Lockheed Martin (Cuck Jones/Rick Krikland), Honeywell (Eric Wagner) dan Sikorsky dan Pratt & Withney.

Yang menarik dari kunjungan ini adalah kesediaan para pelaku industri pertahanan AS ini untuk menjadi mitra dalam hal transfer tehnologi kepada Indonesia dan pembelian hasil produksi Indonesia dibawah supervisi AS untuk keperluan industri ini di kemudian hari.

"Sparepart F16 dapat diproduksi di Indonesia dengan supervisi AS. Hal ini sangat baik, karena mereka tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja, namun juga memikirkan benefitnya bagi terciptanya lapangan pekerjaan, transfer tehnologi untuk industri di tanah air," ungkap Hayono Isman yang dihubungi detikcom dalam perjalanan rombongan menuju New York dengan bus sewaan.

'Diharapkan kunjungan Menhan RI, Purnomo Yusiantoro ke AS akhir Mei ini dapat lebih mudah dalam upaya mempercepat kerjasama antara perusahaan Indonesia dan AS dalam hal regenerisasi untuk pembuatan komponen-komponen yang nantinya akan dikirim ke AS. Komisi I mendukung penuh program ini," tambah Hayono.

Hasil kunjungan ke Federal Communication Commission (FCC) memberikan masukan kepada Komisi I untuk penyusunan RUU Penyiaran. Menurut Hayono Isman, KPI perlu diberikan wewenang untuk membatalkan izin dari lembaga kepenyiaran yang melanggar peraturan kepenyiaran dalam menyajikan konten melalui proses yang ketat.

"Proses Demokrasi di Indonesia saat ini sedang berkembang, sehingga akan kurang tepat untuk memberlakukan revoke atau pembatalan izin seperti ini. Kami lebih suka dengan istilah “Fine” atau denda bagi pelanggar ketentuan peraturan kepenyiaran. Hal ini lebih efektif dan tidak membuat khawatir para pelaku bisnis kepenyiaran di Indonesia," ujar pimpinan delegasi kunjungan kerja Komisi I DPR RI ini.

Sementara itu, Komisi I mendapatkan masukan sebagai hasil kunjungan ke Office of the Director of National Intelligence (DNI), yang merupakan kantor pusat yang mengkoordinasikan 16 unit intelejen AS. Terutama dalam hal pentingnya koordinasi antar intelejen di Indonesia. Dalam hal ini Badan Itelejen Indonesia (BIN), agar dapat melakukan fungsinya sebagai pusat koordinasi, pengumpulan data dan analisa dalam berbagai kemungkinan timbulnya terorisme.

Sementara eksekusinya akan dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya, seperti kalau terorisme merupakan tugas polisi terutaman Densus 88 untuk melakukan penangkapan, sementara TNI untuk penangkalan dini terhadap berbagai potensi separatism dengan ‘soft power’ untuk mengatasinya. "Intelejen bertugas untuk instalasi awal penegakan demokrasi, penegakan HAM dan keterbukaan. Sehingga intelejen tidak perlu diberi wewenang untuk melakukan penangkapan," tambahnya.

Mengenai pertemuan dengan Kongres AS, Hayono mengatakan ada dua agenda yang dibahas yaitu mengenai peran Indonesia dalam perkembangan Demokrasi di Timur Tengah dan sambutan Indonesia atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam ADA (Access Defense Article) yang harus mendapat persetujuan dari konggres AS

Menurut kongres AS yang ditemui Komisi I, Indonesia merupakan dapat menjadi role model bagi perkembangan demokrasi di Timur Tengah. "Untuk itu Komisi I akan menindaklanjuti dengan BKSAB (Badan Kerja Sama Antar BUMN)yang wakil ketuanya ada dalam rombongan bapak SIdarto Danusobroto (PDIP) dan Ibu K.Assegaf (Demokrat), untuk melakukan langkah-langkah proaktif dalam melakukan kontak dengan parlemen Mesir maupun Tunisia. Paling tidak dengan memberikan dukungan moril dan masukan kepada pemerintah Tunisia tentang bagaimana Indonesia melalui kegiatan parlemen bisa memperkuat demokrasi yang berkembang di Indonesia, papar Hayono.

Sementara itu Komisi I juga menyambut baik tawaran dari AS yang memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk program ADA (Access Defense Article), yaitu Hibah pesawat F16. "Komisi I DPR RI sepenuhnya mendukung program ini, termasuk memberikan dukungan untuk TNI AU untuk mendaopatkan F16 ini beserta alokasi dana regenerasinya," ujarnya.

Realisasi Hibah 24 F-16 Dipercepat

11 Mei 2011

Pesawat F-16 milik Air National Guard Amerika (photo : F16net)

Desember 2011, Realisasi Hibah 24 F-16

Jurnas.com REALISASI hibah 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat kepada Indonesia, dijadwalkan lebih cepat. Jika tidak ada halangan, kemungkinan Desember tahun ini segera direalisasikan. Meski begitu, program hibah masih harus melalui meja Kongres AS yang dijadwalkan Juli depan. “Atase pertahanan KBRI memberikan gambaran program ini perlu waktu dua sampai lima tahun. Tetapi, setelah kami bertemu Pentagon, berhasil mempercepat proses pengadaan itu yakni 2011, akhir Desember,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di Washington DC tadi malam.

Pertemuan dengan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) merupakan salah satu agenda dari serangkaian kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke AS. Menurut Hayono, yang penting bagi Indonesia bukan memiliki pesawat supercanggih F-16 untuk mengimbangi negara tetangga atau lainnya. "Indonesia ingin ada penguatan industri pertahanan kita," kata Hayono.

Karena itu, dalam program ini, Indonesia mengajukan PT Dirgantara Indonesia (DI) sebagai partner, minimal pemeliharaan. ”Biaya pemeliharaannya sangat mahal kalau harus dikirim ke AS, atau Singapura yang sudah memiliki fasilitas itu,” katanya.

Hibah didasarkan pada program EDE (excess defend article) yang selama ini menjadi aturan di AS. EDE membolehkan AS menghibahkan alutista militernya kepada negara lain yang dianggap sahabat AS. “Negara yang dianggap compatible dengan nilai-nilai yang dimiliki AS, misalnya demokrasi dan penegakan HAM. Indonesia dianggap sudah memenuhi kriteria itu,” kata mantan tokoh Kosgoro ini. Hibah ini merupakan hasil kunjungan Menteri Pertahanan AS Robert Gates ke Indonesia tahun silam.

(Jurnal nasional)

Baca Juga :

F-16 Harus Direparasi Total

11 Mei 2011

Jurnas.com MESKI dalam kondisi siap pakai tapi 24 F-16 hibah dari AS meski direparasi total. Sebab peralatan sudah banyak ketinggalan. “Intellectual property-nya, seperti peralatan komunikasi harus dipoles lagi dan bahkan diperbarui,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di Washington DC tadi malam.

Komisi I menginginkan dikerja samakan dengan PT Dirgantara Indonesia juga minta enam pesawat tambahan buat cadangan. ”Agar bisa dikanibal suku cadangnya sebab jenis yang dihibahkan ini sudah tidak dibuat lagi,” kata Hayono.

Dalam Foreign Military Sales, US Air Force bertanggung jawab pada pemeliharaan namun harus menunjuk perusahaan lokal AS, dan siapa yang ditunjuk oleh FMS,nantinya akan menjadi kontraktornya. Bisa saja FMS menunjuk Lockheed Martin, pabrik pembuatnya. “Tapi kita minta Lockheed Martin harus bekerja sama dengan PT DI. Kalau sampai tidak, kita tolak hibah ini,” tegas Hayono.

(Jurnal Nasional)

TNI Terima Hibah Pesawat F-16 AS

F-16 Fighting Falcon AU AS. (Foto: U.S. Air Force/Master Sgt. David Neve)

14 Februari 2011, Jakarta -- (ANTARA News): Tentara Nasional Indonesia (TNI) menerima tawaran hibah dua skuadron pesawat tempur F-16A/B Fighting Falcon dari Amerika Serikat (AS).

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono kepada ANTARA di Jakarta, Senin, mengemukakan, proses persetujuan sudah disampaikan Kementerian Pertahanan dan kini menunggu konfirmasi dari pihak AS.

F-16 yang digunakan oleh Air National Guard, Amerika (photo : Wiki)


"Prosesnya sedang berjalan, sudah ditindaklanjuti juga oleh Kementerian Pertahanan dan saat ini kita menunggu konfirmasi lebih lanjut dari AS tentang persetujuan RI atas hibah tersebut," ujarnya.

Agus menuturkan, pertimbangan TNI menerima hibah dua skuadron F-16A/B Fighting Falcon itu dikarenakan lebih efektif dan efisien jika membeli enam pesawat sejenis yang baru.

"TNI telah memprogramkan pengadaan enam pesawat F-16 yang baru dari AS pada 2014, yang lebih canggih. Namun, dari segi harga lebih hemat jika kita menerima hibah dua skuadron F-16 tersebut," katanya.

Dari sisi teknologi, lanjut Panglima TNI, ke-24 unit pesawat hibah itu dapat di-upgrade disesuaikan dengan teknologi terbaru setara dengan F-16 varian terbaru yakni F-16 C/D Block 52.

"Sistem avioniknya kita up-grade, termasuk sistem persenjataannya, maka pesawat F-16 yang dihibahkan itu masih sangat `mumpuni` sebagai persenjataan yang memberikan efek tangkal," katanya.

Bahkan, masa pakai pesawat F-16 yang dihibahkan itu masih bisa mencapai 20 hingga 25 tahun lagi. "Jadi, lebih efektif dan efisien kita menerima hibah itu, daripada membeli enam pesawat sejenis yang baru," katanya.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro mengatakan, pihaknya berharap dengan hibah itu, TNI segera dapat memenuhi skuadron tempurnya secara maksimal.

Sumber: ANTARA News

Hibah F16 Menguntungkan

(Foto: Lanud Iswajudi)

28 Januari 2011, Jakarta -- (Koran Jakarta): Rencana hibah 24 pesawat F16 dari Amerika Serikat (AS) lebih menguntungkan dibandingkan dengan membeli enam pesawat F16 baru yang saat ini dianggarkan Kementerian Pertahanan. Pesawat F16 yang akan dihibahkan Amerika Serikat itu hanya perlu diretrofi t (diremajakan) dengan biaya lebih murah daripada membeli enam buah pesawat F16 baru. “Biaya retrofi t F16 dari hasil hibah hanya 10 juta dollar AS per unit.

Sedangkan untuk membeli F16 jenis baru mencapai 60 juta dollar AS per unit,” kata Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal Imam Sufaat saat menjelaskan pertanyaan beberapa anggota Komisi I terkait rencana hibah F16 dari AS dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I dan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1).

Setidaknya, ada enam anggota Komisi I yang mempertanyakan kejelasan rencana hibah ini. Mereka adalah Yah ya Sacawirya dan Salim Mengga (Fraksi Demokrat), HM Gamari dan Mohammad Syahfan B Sampurno (PKS), Teguh Juwarno (PAN), dan Tubagus Hasanuddin (PDIP). Yahya dan Salim khawatir rencana hibah pesawat ini justru akan membelenggu kebebasan TNI dalam merealisasikan program pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) ke depan.

“Sejauh mana program hibah tersebut menguntungkan Indonesia. Jangan sampai seperti hibah dari Jerman Timur,” kata Yahya. Salim mewanti-wanti agar jangan sampai F16 itu hanya barang bekas yang justru membebani TNI AU. “Jika pesawat tempur jenis lain seperti Sukhoi lebih bagus, walaupun jumlahnya sedikit, lebih baik membeli Sukhoi. Jika kualitasnya bagus, akan jauh lebih mengerikan daripada memiliki tiga skuadron F16,” kata Salim.

Menanggapi kekhawatiran para anggota Komisi I, Kasau meyakinkan bahwa tidak ada sesuatu di balik kebaikhatian AS ini. Rencana hibah tersebut semata- mata karena Amerika kedatangan pesawat tempur jenis F22. Dari segi jam terbang, F16 ini juga masih memiliki jam terbang lama. Rata-rata pesawat tersebut baru terbang selama empat sampai lima ribu jam terbang.

“Masih bisa digunakan antara 20 hingga 25 tahun jika jam terbang per tahunnya antara 200 hingga 300 jam,” jelas Imam. Menteri Purnomo Yusgiantoro menegaskan akan mengikuti kepentingan pengguna, dalam hal ini TNI AU, untuk pengadaan pesawat. “Selama dalam koridor pemenuhan kebutuhan kekuatan pokok minimal, pasti akan kami dukung,” katanya.

Sumber: Koran Jakarta

Menhan : F-16 TNI AU Akan Diupgrade Block 32

0

Jakarta, 28/1/2011 (Kominfo-Newsroom) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan keputusan untuk menerima hibah pesawat tempur F16 dari Amerika belum final namun demikian pemerintah masih melakukan pertimbangan yang tepat terutama pengalokasian anggaran antara beli dan hibah.

“Kita memang memerlukan pesawat ini, karena kesiapan pesawat yang ada sangat minim. Apalagi seluruh wilayah nusantara memang kesulitan,” katanya di Jakarta, Kamis (27/1).

Menurut Purnomo, kesiapan pengamanan udara seluruh nusantara, di bawah 30 pesawat tempur perharinya. Perhitungan ideal untuk Indonesia diperlukan 180 pesawat tempur per hari atau 12 skuadron. “Singapura dengan wilayah yang tidak begitu besar memiliki F16 tiga skuadron. Australia punya 80 pesawat F18,” katanya.

Purnomo mengatakan bahwa pengalaman perang Trikora, yang dapat menggetarkan itu karena kekuatan laut dan udara kuat. “Kita berencana membeli 6 pesawat F16 (@60 juta dollar). Jika kita alokasikan untuk meretrofit 24 pesawat hibah, maka akan masih menguntungkan,” katanya.

Menhan lebih lanjut menjelaskan, alasan Amerika menawarkan hibah F16 kepada Indonesia karena pesawat tersebut termasuk dalam pesawat dikonservir dalam mengurangi anggaran pertahanan Amerika Serikat dan bersamaan dengan kedatangan pesawat F22.

“Pesawat F16 yang ditawarkan AS masih bisa terbang waktu dibawa ke Arizona. Jam terbangnya masih sekitar 4 ribu sampai 5 ribu jam terbang. Masih sekitar 20 sampai 25 tahun bisa digunakan,” tuturnya.

Sementara itu, Kasau Marsekal TNI Iman Sufaat menjelaskan awalnya dari surat TNI AU 2009. Dijawab pada 2010 bersamaan dengan kunjungan Kasau ke Kasau Amerika mengungkapkan Thailand pernah mendapatkan 30 unit F16. Hibah ini gratis. Namun Block 15 dan block 25 perlu diupgrade lagi karena avioniknya sudah tua.

“Untuk upgrade satu pesawat 10 juta dollar. Barunya 60 juta dollar. Operasionalnya sudah terbukti di Timur Tengah. Keunggulannya teruji. Maintenance gampang daripada Sukhoi. Kita juga sudah biasa merawat F16,” kata Kasau.

Imam mengatakan, anggaran 6 pesawat block 52 akan lebih menguntungkan dengan mengambil 24 pesawat F16. Jika di upgrade ke block 32 akan lebih baik dari block 52. “Yang Program F16 tidak mengambil anggaran Sukhoi,” ujarnya.

Dia menambahkan pesawat tempur F5 juga akan tetap diganti. Sukhoi pun yang enam belum ada alokasinya. “F16 yang kita punya pun akan diupgrade ke block 32. Untuk biaya pemeliharaan. Satu jam terbang hanya 70 juta. Sedangkan Sukhoi 500 juta dan peralatannya cukup rumit,” ungkapnya.

Menurut dia Retrofit satu tahun 8 pesawat. Akan sangat menguntungkan dan mempercepat pemenuhan MEF. Untuk Sukhoi ada anggaran 84 juta dollar.

Sumber: KOMINFO